Jambi news - Kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Focus Group Discussion (FGD) DPD Republik Indonesia bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan tema `Benarkah Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli Mampu Mewujudkan Kemakmuran?`, bertempat di Ruang Pertemuan Gedung GMPU Lantai IV Kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Sungai Duren, Muaro Jambi, Pada Senin (26/6/2023).
Pada kesempatan itu, Hadir Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Senator asal Jambi yakni M Syukur, Ria Mayang Sari, Elviana dan Sum Indra. Turut mendampingi Senator asal Sulawesi Selatan Andi M Ihsan dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Sedangkan dari Civitas Akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi hadir di antaranya Rektor Sulthan Thaha Saifuddin a Saifuddin Jambi
Rektor UIN Sutha Jambi Prof. Dr. H. Su'aidi, Asyari,MA.,Ph.D, Wakil Rektor I Dr Rofiqoh Ferawati SE., M.EI, Wakil Rektor III Dr Bahrul Ulum MA, Para Dekan dan sejumlah mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Hadir pula dua orang penanggap yakni Dr Dori Efendi Bidang Hikmah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jambi dan perwakilan dari KADIN Jambi, Guntur.
Pada kesempatan itu, dalam Sambutannya dihadapan DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan audience FGD, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Prof. Dr. H. Su'aidi, Asyari,MA.,Ph.D menyampaikan tentang pemahaman paradigma transintegrasi ilmu, serta pencapaian dan Prestasi yang telah diraih UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selama masa kepemimpinannya dan rencananya mendatang.
"paradigma transintegrasi ilmu, yaitu ketika ahli di bidang keagamaan juga memiliki keahlian di bidang science atau sebaliknya, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah masuk Rank Dunia, UIN Jambi berencana untuk membangun konservasi Taman Satwa Sutha, pembangunan sarana olahraga, yang diharapkan dapat digunakan untuk tingkat Nasional dan Kolam pemancingan serta membangun Jalan lingkar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan demikian, berharap Barokah dari kunjungan DPD RI kali ini mendapat jalan untuk mewujudkan pembangunan yang belum terselesaikan" kata Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Prof. Dr. H. Su'aidi, Asyari,MA.,Ph.D
Lebih lanjut, Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Prof. Dr. H. Su'aidi, Asyari,MA.,Ph.D menjelaskan beberapa Prodi baru yang ada di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
" Program Studi Baru pada 2022 diantaranya :
1. Statistika (SK Izin Operasional)
2. Sains Informasi Geografi (SK Izin Operasional) 3. Biologi (SK Izin Operasional)
4. Arsitektur (SK Izin Operasional)
5. PPG (SK Izin Operasional)
Rencana Program Studi baru 2023-2024 diantaranya :
1. Pendidikan Dokter (masih dim proses) 2022-2023
2. Profesi Dokter (masih dim proses) 2022-2023 3. Psikologi & Rehabilitasi (masih dim proses)
4. Bisnis Digital (masih dim proses)
5. Pidana Kekhususan Elektronik (masih dlm proses)
6. Prodi S3 Ekonomi (Rencana 2023)
Kemudian, Ketua DPD Republik Indonesia AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, dalam sambutannya di acara Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menegaskan Ada banyak teori dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, konsep Ekonomi Pancasila berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli adalah sistem yang paling tepat dalam menciptakan kemakmuran rakyat.
Senator asal Jawa Timur itu memaparkan tiga kata kunci penting yang perlu digarisbawahi dalam konsep perekonomian yang dirumuskan para pendiri bangsa itu.
Pertama, negara berdaulat penuh atas kekayaan yang terdapat di Indonesia. Kedua, ada pemisahan yang tegas antara public goods dan commercial goods serta irisan di antara keduanya. Ketiga, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan penghuni wilayah atau daerah, harus terlibat dalam proses usaha bersama.
"Ini adalah konsep perekonomian yang luar biasa, karena menggunakan mazhab ekonomi kesejahteraan dengan tolok ukur pemerataan, bukan tolok ukur pertumbuhan," papar LaNyalla.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jambi, Dr Sayuti yang hadir sebagai narasumber sependapat dengan pernyataan LaNyalla. Menurutnya, bangsa ini harus kembali kepada konsep Ekonomi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 Naskah Asli. Hal tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945.
Dalam Naskah Asli itu, Sayuti menyebut ada tiga poin penting dalam pengelolaan ekonomi yakni pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Pasal 33 adalah konsekuensi dari tujuan berdirinya negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-IV," jelas Sayuti.
Penulis : Bujangdek
%20(500%20%C3%97%20200%20piksel)%20(1000%20%C3%97%20500%20piksel)%20(500%20%C3%97%20250%20piksel)%20(500%20%C3%97%20450%20piksel)%20(1500%20%C3%97%20500%20piksel).png)
