Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum UNJA Gelar Pengabdian Masyarakat

Jambi news -Tim Pengabdian dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi (UNJA)  Drs. H.Navarin Karim, M.Si, beranggotakan Sutri Destemi Elsi, Hatta Abdi Muhammad, S.IP, M.IP. Hapsa, S.IP, M.IP, dan beberapa mahasiswa Program Studi Ilmu Politik yang turut dilibatkan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PPM) di Kantor DPD PDIP Provinsi Jambi. 

Dengan konsep kemitraan antara Partai Politik dan Akademisi diharapkan agar luaran kegiatan pengabdian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

Berbagai persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang kompeten yang duduk di parlemen. 

Dengan demikian, kuncinya adalah melalui rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang baik. Apapun sistemnya, baik terbuka maupun tertutup, tetap tidak berpengaruh selama sistem rekrutmen dan kaderisasinya jelas dan pasti. 

Maka dari itu, Tim pengabdian Program Studi Ilmu Politik Fakultas mengangkat topik “ Rekruitmen Calon Anggota Legislatif Berkualitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang dilaksanakan Rabu 19 Juli bertempat di Kantor DPD PDIP Provinsi Jambi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri oleh  peserta yang terdiri dari pengurus dan kader DPD PDIP Provinsi Jambi serta mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum UNJA.

Poin penting dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai upaya memberikan rekomendasi kepada pengurus DPD PDIP Provinsi Jambi agar meningkatkan kualitas rekrutmen kader dalam pencalonan anggota legislative pada tahun 2024 mendatang, terlebih PDIP sebagai partai penguasa dan mayoritas keanggotaan di parlemen baik tingkat nasional maupun provinsi Jambi. 

Proses rekrutmen politik dalam menjaring calon legislatif di pemilihan umum diharapkan lebih terbuka kepada publik. Partai politik juga dituntut lebih selektif dalam menjaring sosok-sosok yang akan dimasukkan dalam daftar calon legislatifnya.

Penerapan sistem pemilihan umum proporsional terbuka menjadikan relasi partai politik dan calon legislatif relatif “setara”. Di satu sisi partai politik menjadi rumah sekaligus kendaraan bagi calon legislatif untuk bertarung dalam pemilu. Di sisi yang lain, calon legislatif juga memiliki peluang memberikan insentif elektoral terhadap partai politik.

Ketua Tim Pengabdian Drs. H. Navarin Karim dalam sambutannya mengusulkan dalam proses rekrutmen memperhatikan Daftar Urut Keanggotan, sehingga dengan demikian diharapkan potensi, pengkaderan, pendidikan/pelatihan dan senioritas dapat terukur dengan sistematis. 

Selain melalui pemaparan anggota tim pengabdian Sutri Destemi Elsi, S.IP, M.IP  persoalan rekrutmen partai politik terhadap kader perempuan juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian khusus, berdasarkan survey penelitian yang dilakukan mayoritas masyarakat belum mengenal caleg perempuan, hal ini dapat disebabkan rekrutmen dan kaderisasi partai politik terhadap caleg perempan belum optimal, peningkatan kompetensi caleg perempuan perlu dibenahi, demikian pula pola marketing politiknya sehingga diharapkan mampu bersaing dengan kader lainnya. (***)