Konsep Politik dan Indentitas Analisis Mendalam Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi

Oleh : Nur Azizah (105220243)

( Mahasiswa program studi ilmu pemerintahan UIN STS Jambi ) 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Jambi menjadi fenomena menarik untuk dikaji, di mana dinamika politik dan identitas memainkan peran penting dan kompleks dalam menentukan hasil pemilu.

Ini akan mengupas secara mendalam dan luas konsep politik dan identitas dalam Pilkada Kota Jambi, menganalisis pengaruhnya terhadap hasil pemilu, dan membahas implikasinya bagi demokrasi lokal. 

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Hal ini mendorong partisipasi politik masyarakat yang lebih aktif dalam Pilkada.

Masyarakat memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi daerahnya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasimereka. Demokratisasi: Era reformasi membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. 

Munculnya kandidat dari berbagai latar belakang dan partai politik,serta peningkatan partisipasi pemilih, menunjukkan kematangan demokrasi di Kota Jambi.

Politik lokal di Kota Jambi dipengaruhi oleh berbagai aktor, seperti elit politik, pengusaha, tokoh agama, dan ormas. 
Koalisi antar aktor ini menjadi kunci dalam mengantarkan kandidat mereka menuju kemenangan. Kota Jambi juga memiliki keragaman suku dan etnis, seperti Melayu, Batak, Jawa, dan Minang. 

Faktor identitas suku dan etnis dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Mereka cenderung memilih kandidat yang berasal dari suku atau etnis yang sama, dengan harapan kandidat tersebut dapat memahami dan memperjuangkan kepentingan kelompok mereka. 

Di Kota Jambi mayoritas penduduk Kota Jambi beragama Islam. Agama menjadi identitas penting yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat. Mereka cenderung memilih kandidat yang dianggap religius dan memiliki komitmen untuk menjalankan syariat Islam. 

Kelas Sosial: Struktur sosial ekonomi masyarakat Kota Jambi yang heterogen,dengan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi, dapat mempengaruhi pilihan politik. Masyarakat kelas bawah cenderung memilih kandidat yang berpihak kepada mereka dan menawarkan program-program kesejahteraan sosial.
 
Ada beberapa contoh kasus politik identitas yang terjadi di Kota Jambi seperti contohnya pada Pilkada 2015 Fashah Sanusi yang diusung oleh koalisi besar partai politik memenangkan Pilkada. 

Kemenangan ini menunjukkan kekuatan koalisi dalam memenangi Pilkada. Pada Pilkada 2020 juga terjadi yaitu saar Kemenangan Al Haris-Abdullah Sani diwarnai isu politik identitas. 

Mereka menggunakan simbol organisasi Paguyuban Wisnu Murti, organisasi masyarakat Hindu, untuk menarik simpati pemilih dari kalangan Hindu. 
Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas dapat digunakan untuk meraih kemenangan, meskipun berpotensi memicu konflik antar kelompok masyarakat.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang politik identitas diantaranya penggunaan politik identitas yang berlebihan dapat menghambat demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Kandidat hanya fokus pada kelompok identitas tertentu dan mengabaikan kepentingan kelompok lain. 

Hal ini dapat memicu fragmentasi sosial dan konflik antar kelompok. Berikutnya diperlukan edukasi politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya politik identitas. 

Masyarakat perlu didorong untuk memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan berdasarkan identitas.Penyelenggara pemilu, tokoh agama, dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil. Mereka perlu mewaspadai penggunaan politik identitas dan mengambil langkah-langkah pencegahan.

Pilkada Kota Jambi menunjukkan kompleksitas interaksi antara konsep politik dan identitas. Faktor-faktor seperti desentralisasi, demokrasi, dinamika politik lokal, suku, agama, kelas sosial, dan koalisi partai politik memainkan peran penting dan saling terkait dalam menentukan hasil Pilkada. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana konsep politik dan identitas berinteraksi dalam Pilkada Kota Jambi. Hal ini penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam membangun demokrasi lokal yang inklusif, partisipatif, dan adil di Kota Jambi.