Jambi News - Palembang, 10 September 2025 – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, H. Budhi Hartono, S.Sos., M.T., menghadiri Forum Pembangunan Meritokrasi Instansi Daerah se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang digelar di Hotel Novotel Palembang Hotel & Residence.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh para gubernur, wali kota, dan bupati dari berbagai daerah yang berada dalam lingkup kerja Kantor Regional VII BKN Palembang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi surat edaran Nomor BM.02.01/UE/K/2025 dan 457/B-BM.02.01/UE/K/2025 yang menekankan pentingnya pembangunan sistem merit di lingkungan instansi daerah.
Dalam sambutannya, perwakilan BKN menegaskan bahwa sistem merit tidak sekadar mekanisme penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam mendorong reformasi birokrasi nasional. Tujuan utamanya adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan sistem merit di lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Ia menegaskan bahwa penerapan prinsip meritokrasi menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
"Sistem merit merupakan pilar penting dalam membangun birokrasi yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen penuh untuk terus memperkuat manajemen sumber daya manusia aparatur berbasis pada prinsip-prinsip meritokrasi," ungkap Dr. Bambang di sela kegiatan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kehadirannya bersama Sekda Budhi Hartono merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung transformasi manajemen ASN yang tengah digalakkan oleh BKN dan Kementerian PAN-RB.
Penguatan SDM Aparatur Jadi Kunci Reformasi Birokrasi
Forum ini juga membahas berbagai tantangan serta praktik baik (best practices) dalam penerapan sistem merit di daerah. Kepala Kantor Regional VII BKN menekankan bahwa kualitas ASN sangat menentukan keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, seluruh proses mulai dari seleksi, penempatan, promosi, hingga evaluasi kinerja harus dilaksanakan secara adil dan berbasis data objektif.
Kegiatan ini turut diisi dengan sesi diskusi panel yang membahas mekanisme implementasi sistem merit, indikator penilaian, serta strategi peningkatan indeks merit bagi instansi daerah.
Sebagai penutup, forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam wilayah kerja Kantor Regional VII BKN, serta mendorong percepatan pembentukan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan melayani.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menegaskan bahwa pembangunan sistem merit bukan hanya bagian dari agenda reformasi nasional, tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat, daerah, maupun unit kerja terkecil. Komitmen ini akan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem kepegawaian yang adil, terbuka, dan berbasis pada kinerja nyata.
%20(500%20%C3%97%20200%20piksel)%20(1000%20%C3%97%20500%20piksel)%20(500%20%C3%97%20250%20piksel)%20(500%20%C3%97%20450%20piksel)%20(1500%20%C3%97%20500%20piksel).png)
