Bupati Muaro Jambi Sambut Kunjungan BPK RI Bahas Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Belanja Daerah 2025

Jambinews.id - Muaro Jambi, 30 September 2025 – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Budhi Hartono, S.Sos., M.T., menyambut hangat kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Boy Denny Parulian Simamora, beserta jajaran di Ruang Kerja Bupati Muaro Jambi, Selasa (30/09/2025).

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Melalui pertemuan ini, BPK akan melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta kerja sama yang telah terjalin dengan BPK RI selama ini. Ia berharap, kegiatan pemeriksaan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Pemkab Muaro Jambi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan ini sebagai bagian dari upaya bersama menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Harapannya, hasil pemeriksaan nanti dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemkab Muaro Jambi berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, sejumlah Kepala OPD, perwakilan dari BPKAD, BPPRD, serta Sekretaris DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Dengan adanya sinergi antara Pemkab Muaro Jambi dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin transparan, akuntabel, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.