Jambinews.id - Lingkungan - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi bersama jaringan komunitas mendeklarasikan pembentukan Desk Disaster WALHI Region Jambi dalam rangka peringatan Hari Bumi, Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan bertajuk Urban Climate Action yang sekaligus menyampaikan pernyataan sikap kolektif komunitas atas krisis ekologis yang semakin nyata di Provinsi Jambi.
Deklarasi ini menjadi momentum penting untuk menegaskan bahwa berbagai bencana yang kerap terjadi tidak semata-mata merupakan fenomena alam, melainkan bagian dari krisis ekologis akibat tata kelola sumber daya alam yang dinilai eksploitatif serta kebijakan yang mengabaikan keselamatan masyarakat.
Pernyataan tersebut dibacakan oleh Narizki Andri yang menegaskan bahwa narasi “bencana alam” selama ini kerap digunakan untuk menyederhanakan persoalan sekaligus menutupi akar masalah yang lebih kompleks. Dalam deklarasi itu juga ditegaskan bahwa krisis ekologis merupakan konsekuensi dari arah pembangunan yang perlu segera dikoreksi.
Pembentukan Desk Disaster WALHI Region Jambi diinisiasi sebagai ruang bersama bagi komunitas untuk memperkuat kesiapsiagaan berbasis masyarakat. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan mampu mendorong respons cepat yang berpihak pada masyarakat terdampak, serta memastikan proses pemulihan berjalan secara adil dan partisipatif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menjaga serta memulihkan lingkungan hidupnya.
Dalam kesempatan yang sama, sikap kolektif komunitas yang dibacakan oleh Salva memperluas konteks krisis ekologis di Jambi, khususnya di kawasan perkotaan. Disebutkan bahwa krisis tersebut bersifat struktural, ditandai dengan deforestasi, ekspansi perkebunan, kerusakan gambut, penurunan kualitas sungai, hingga meningkatnya risiko bencana seperti banjir dan kekeringan.
Komunitas juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat perkotaan dalam kerangka urban climate action, seperti meningkatnya paparan radiasi akibat perubahan iklim, polusi udara dari emisi kendaraan, ancaman keselamatan akibat aktivitas angkutan batu bara, serta minimnya infrastruktur ramah lingkungan seperti jalur sepeda. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya komitmen kampanye gaya hidup rendah emisi serta minimnya dukungan kebijakan publik yang berpihak pada lingkungan.
Lebih jauh, ketergantungan ekonomi terhadap ekstraksi sumber daya alam dinilai telah menciptakan ketimpangan, di mana keuntungan terpusat pada kelompok tertentu, sementara dampak ekologis justru ditanggung oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani kecil, masyarakat adat, dan warga di sekitar wilayah terdampak.
Direktur Eksekutif WALHI Jambi, Oscar Anugrah, dalam pernyataannya menegaskan bahwa peringatan Hari Bumi tidak boleh berhenti pada seremoni semata.
“Peringatan Hari Bumi tidak boleh berhenti pada seremoni. Krisis ekologis di Jambi, termasuk di wilayah perkotaan, adalah bukti bahwa pembangunan kita masih keliru. Tema Urban Climate Action harus dimaknai sebagai dorongan nyata untuk mengubah kebijakan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas. Desk Disaster ini adalah langkah konkret untuk memperkuat peran warga sebagai subjek utama dalam menghadapi krisis dan bencana sekaligus menuntut tanggung jawab negara.”
Sebagai langkah ke depan, WALHI Jambi bersama jaringan komunitas mendorong agenda perubahan yang menyentuh akar persoalan, di antaranya moratorium pembukaan hutan dan gambut, restorasi daerah aliran sungai (DAS) Batanghari, penegakan hukum tanpa tebang pilih, transparansi perizinan, serta penyelesaian persoalan perkotaan. Selain itu, penguatan peran komunitas dan pemuda juga dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Deklarasi dan sikap kolektif ini menjadi penegasan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama, dengan keadilan ekologis sebagai arah perjuangan serta perbaikan sistem sebagai kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.
