Jambinews.id | Muaro Jambi - Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan kunjungan kerja konsultasi dan koordinasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (12/5), sebagai upaya memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gili Tangkong, Kantor BKAD Provinsi NTB, disambut langsung oleh Sekretaris BKAD Provinsi NTB, Muhammad Baihaki, S.E., M.E., beserta jajaran.
Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi Fraksi Partai Golkar, Muhammad Ridho, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPRD dalam memperkuat koordinasi serta memperluas pertukaran informasi antarpemerintah daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.
"Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antarpemerintah daerah, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," ujar Ridho.
Politisi Partai Golkar yang telah tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD itu menuturkan, rombongan DPRD Muaro Jambi mendapat sambutan hangat dari jajaran BKAD Provinsi NTB. Menurutnya, kunjungan konsultatif tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antardaerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Mewakili Kepala BKAD Provinsi NTB, Sekretaris BKAD Muhammad Baihaki menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Ia menilai forum konsultasi tersebut menjadi sarana strategis untuk saling berbagi pengalaman, inovasi, serta praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, BKAD Provinsi NTB memaparkan berbagai mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Materi yang disampaikan mencakup proses administrasi pengeluaran kas yang harus dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Muhammad Baihaki menjelaskan bahwa pengelolaan pengeluaran kas daerah tidak hanya berfokus pada proses pencairan anggaran, tetapi juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta validitas dokumen sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
Selain itu, perkembangan regulasi dan transformasi digital dalam sistem pemerintahan turut menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, forum konsultasi antardaerah dinilai penting sebagai wadah bertukar pengalaman, mencari solusi atas berbagai tantangan implementasi sistem akuntansi pemerintahan, serta meningkatkan kapasitas aparatur daerah.
Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara rombongan DPRD Kabupaten Muaro Jambi dengan jajaran BKAD Provinsi NTB. Sejumlah isu strategis menjadi pembahasan, mulai dari prosedur administrasi pengeluaran kas, mekanisme penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Selain itu, kedua belah pihak juga membahas sistem pengawasan internal dan strategi meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang profesional, modern, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
