.jpg)
Jambinews.id | Muaro Jambi - DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota dewan dari seluruh daerah pemilihan, Senin (15/6/2026). Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing perwakilan daerah pemilihan menyampaikan berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat yang dihimpun selama masa reses. Aspirasi yang disampaikan meliputi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, pengembangan sektor pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Muaro Jambi menyampaikan bahwa hasil reses merupakan wujud pelaksanaan fungsi representasi anggota dewan dalam menjaring dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, seluruh aspirasi yang telah dihimpun diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan.
Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap berbagai persoalan dan kebutuhan warga.
Menurutnya, laporan hasil reses yang disampaikan dalam rapat paripurna akan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun skala prioritas pembangunan dan penganggaran daerah.
“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran Forkopimda, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Melalui forum tersebut, sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hasil reses yang telah disampaikan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dan sinkronisasi dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah, sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara bertahap melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
