.jpg)
Paradoks Tata Kelola Utilitas Publik dan Ketegasan Pemimpin Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Oleh: Nur Fajriansyah ( Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi )
PENDAHULUAN
Deru mesin pembangkit listrik berkapasitas besar bergaung di kawasan Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Di atas kertas, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sungai Gelam berdiri tegak sebagai simbol modernisasi infrastruktur energi strategis di Provinsi Jambi. Berfungsi sebagai penopang pasokan energi cadangan dalam sistem kelistrikan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), kompleks energi ini digadang-gadang mampu menghasilkan daya hingga puluhan megawatt guna menyuplai kebutuhan interkoneksi regional.
Namun, di balik kemegahan instalasi tiang-tiang pancang dan pipa gas tersebut, ironi mendalam justru dirasakan oleh warga yang bermukim di sekelilingnya. Kegelapan akibat pemadaman listrik bergilir daerah yang berkepanjangan masih kerap menyergap ruang tamu dan ruang belajar anak-anak di pedesaan Kecamatan Sungai Gelam.
Persoalan operasional PT PLN (Persero) di wilayah Sungai Gelam bukan lagi sekadar kendala teknis jaringan distribusi kelistrikan nasional. Isu ini telah bermutasi menjadi sebuah diskursus serius dalam ranah kepemimpinan pemerintahan daerah. Sebagai entitas pemegang otoritas wilayah, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kerap dinilai terlalu pasif atau "lunak" dalam menghadapi lambannya respons penanganan keluhan publik oleh badan usaha milik negara tersebut. Ketika hak dasar warga negara atas akses energi yang stabil terganggu, eksistensi kepemimpinan kepala daerah dipertanyakan: sejauh mana jajaran eksekutif mampu memosisikan diri sebagai pembela hak-hak warganya di hadapan korporasi raksasa?
FAKTA KASUS KELISTRIKAN PT PLN DI SUNGAI GELAM
Untuk mengurai polemik ini secara komprehensif, penting untuk menyajikan landasan faktual objektif yang terjadi di lapangan. Berdasarkan records pembangunan infrastruktur nasional, PLTMG Sungai Gelam pertama kali dibangun dan diresmikan dengan memanfaatkan potensi gas marginal yang melimpah di perut bumi Kabupaten Muaro Jambi. Gas bumi yang telah mengendap puluhan tahun dimanfaatkan melalui skema teknologi kompresi gas (CNG Compressed Natural Gas) guna menyuplai pembangkit sebagai energi cadangan saat beban puncak, yakni antara pukul 17.00 hingga 22.00 WIB. Pembangkit ini dirancang khusus untuk memperkuat keandalan pasokan listrik interkoneksi Sumbagsel serta meminimalkan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dengan potensi penghematan keuangan negara mencapai miliaran rupiah per tahun.
Namun, fakta sosiologis di lapangan menunjukkan distorsi yang tajam. Meskipun Sungai Gelam bertindak sebagai "dapur" penghasil daya listrik, keandalan distribusi listrik ke rumah-rumah penduduk lokal justru berada pada titik yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh kasus konkret, warga di kawasan Desa Tri Mulya Jaya dan beberapa desa penyangga lainnya di Kecamatan Sungai Gelam kerap mengalami pemadaman listrik bergilir daerah yang berdurasi total lebih dari 24 jam berturut-turut tanpa adanya pemberitahuan resmi maupun kepastian mitigasi gangguan. Bahkan, pada momen-momen krusial seperti bulan suci Ramadan, warga terpaksa melaksanakan ibadah dan berbuka puasa di bawah bayang-bayang kegelapan total dengan hanya mengandalkan pencahayaan seadanya seperti lilin.
Fakta operasional berikutnya yang memicu gelombang kekecewaan publik adalah buruknya kualitas layanan aduan konsumen (customer service layout) PT PLN setempat. Berdasarkan laporan masyarakat, upaya menghubungi call center maupun petugas teknis lapangan PLN sering kali berujung pada keacuhan— pesan singkat tidak dibalas, panggilan telepon diabaikan, dan kedatangan teknisi ditunda tanpa alasan logis. Ketidakpastian pemulihan arus listrik ini mencerminkan adanya hambatan birokrasi internal di tubuh Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jambi dalam merespons dinamika kedaruratan di tingkat tapak (grassroots).
SINTESIS FAKTA DAN REALITA KASUS PT PLN SUNGAI GELAM :
1. Fakta Infrastruktur : PLTMG Sungai Gelam mengelola potensi gas bumi lokal untuk menghasilkan kapasitas pasokan energi cadangan berskala besar yang diintegrasikan ke sistem interkoneksi regional Sumatra Bagian Selatan.
2. Fakta Dampak Publik : Pemadaman listrik bergilir daerah yang berkepanjangan (sering kali melampaui 24 jam) melanda desa-desa sekitar pembangkit, termasuk Desa Tri Mulya Jaya, melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi.
3. Fakta Layanan Pelanggan : Respons responsif dari petugas posko teknis PT PLN dinilai lambat dan acuh terhadap aduan darurat warga, memicu frustrasi dan ketidakpuasan kolektif.
4. Fakta Birokrasi Pemerintahan : Belum adanya mekanisme pengawasan interkoneksi yang ketat dan sanksi administratif formal dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap unit penyedia layanan publik.
OPINI ANALITIS DAN PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN
Mencermati disparitas antara potensi energi cadangan dan kenyataan hidup warga Sungai Gelam, penulis berpendapat bahwa kondisi ini merupakan manifestasi nyata dari kegagalan tata kelola (governance failure) serta lemahnya fungsi pengawasan kepemimpinan pemerintahan daerah. Dalam teori Ilmu Pemerintahan, sebuah daerah tidak boleh hanya dijadikan objek eksploitasi sumber daya energi demi kepentingan makro, sementara masyarakat lokal dibiarkan memikul eksternalitas negatif berupa ketidakstabilan pasokan listrik dan realita pemadaman listrik bergilir daerah dalam operasional sehari-hari. Pemerintah daerah bertindak sebagai penguasa sah regulasi lokal memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan asas keadilan distributif berjalan nyata.
Dalam kerangka Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), aspek akuntabilitas dan responsivitas adalah pilar yang tidak boleh ditawar. PT PLN memang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tunduk pada garis komando hierarki vertikal ke kementerian pusat, namun wilayah kerjanya berada di bawah yurisdiksi spasial kepala daerah. Pembiaran yang terkesan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terhadap lambannya penanganan krisis pemadaman listrik bergilir daerah di Sungai Gelam mencerminkan corak kepemimpinan yang cenderung pasif-transaksional, bukan transformasional. Pemimpin daerah seharusnya hadir sebagai mediator yang agresif dan berwibawa, bukan sekadar penonton pasif yang menganggap urusan listrik sepenuhnya urusan domestik PT PLN.
Penulis memandang bahwa aspirasi dan jeritan warga Sungai Gelam yang mengalir di berbagai kanal, baik melalui jalur resmi maupun keluhan yang viral di media sosial, seharusnya menjadi basis primer pengambilan keputusan (evidence-based policy making) bagi bupati dan jajaran dinas terkait. Ketika masyarakat dipaksa berulang kali menggunakan tindakan ekstrem seperti melayangkan protes keras hingga memaki petugas di saluran komunikasi hanya untuk mendapatkan respons perbaikan teknis, hal itu menandakan saluran komunikasi formal pemerintahan telah tersumbat. Digitalisasi birokrasi pemerintahan daerah belum secara optimal dikonversikan menjadi instrumen integratif yang mampu memaksa penyedia layanan publik bertindak sigap.
DAMPAK MULTI-SEKTOR TERHADAP MASYARAKAT SUNGAI GELAM
Dampak dari tidak andalnya pasokan listrik PT PLN serta realita pemadaman listrik bergilir daerah di wilayah ini merambah secara masif ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada aspek ekonomi, Sungai Gelam memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, dan usaha mikro kecil (UMKM) termasuk sektor perikanan darat. Fluktuasi tegangan dan pemadaman mendadak berdurasi panjang merusak peralatan produksi, menggagalkan sistem sirkulasi air pada kolam budidaya, serta memicu kerugian finansial yang signifikan bagi para pelaku usaha lokal. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder; ia adalah motor penggerak utama modernisasi ekonomi pedesaan.
Di sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, pemadaman listrik bergilir daerah pada malam hari secara langsung menurunkan kualitas belajar generasi muda di pedesaan. Proses pembelajaran berbasis digital yang kini dicanangkan secara nasional menjadi lumpuh ketika gawai dan jaringan internet tidak mendapat suplai daya yang konsisten. Dari sudut pandang psikologi sosial, perasaan diabaikan oleh penyedia layanan publik di tengah keberadaan objek vital nasional (PLTMG) yang menghasilkan energi cadangan di wilayah mereka berpotensi menumbuhkan rasa ketidakpercayaan (distrust) kolektif terhadap eksistensi pemerintah daerah dan aparatur negara secara keseluruhan.
REKOMENDASI STRATEGIS UNTUK PEMERINTAH DAERAH DAN PT PLN
Guna memutus rantai permasalahan sistemik ini, diperlukan langkah-langkah strategis berbasis kebijakan tata kelola pemerintahan yang integratif. Penulis merumuskan empat pilar rekomendasi konkret yang harus segera diimplementasikan demi memulihkan hak-hak masyarakat Sungai Gelam:
Pertama, Bupati Muaro Jambi bersama DPRD harus segera menerbitkan surat teguran resmi dan memanggil jajaran pimpinan puncak PT PLN UP3 Jambi dalam sebuah forum dengar pendapat (hearing) terbuka. Pemerintah daerah harus menggunakan posisi tawarnya sebagai pemegang wilayah untuk menuntut komitmen tertulis (SLA Service Level Agreement) yang jelas terkait standardisasi durasi perbaikan gangguan kelistrikan khusus di wilayah terdampak operasional PLTMG.
Kedua, pembentukan "Posko Pengaduan Terpadu Kelistrikan" di tingkat Kecamatan Sungai Gelam yang mengintegrasikan perwakilan teknisi PLN, unsur perangkat kecamatan, dan perwakilan masyarakat. Posko ini berfungsi memangkas rantai birokrasi pelaporan gangguan, sehingga setiap insiden pemadaman dapat dimitigasi secara real-time dan transparan tanpa menunggu aduan masyarakat menjadi viral terlebih dahulu.
Ketiga, mengaudit dan mereorientasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN secara terarah. Dana CSR tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan wajib dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jaringan listrik cadangan (backup grid) di desa-desa lingkar pembangkit, penyediaan fasilitas penerangan jalan umum berbasis tenaga surya, serta pemberdayaan ekonomi komunitas pemuda tani dan perikanan di Sungai Gelam.
Keempat, mendorong optimalisasi fungsi pengawasan berbasis digital oleh dinas terkait di Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah daerah harus membangun sistem dasbor pemantauan layanan publik yang terkoneksi langsung dengan sistem PLN, sehingga performa penanganan pemadaman listrik bergilir daerah di setiap kecamatan dapat dievaluasi secara berkala oleh kepala daerah sebagai rapor kinerja pelayanan publik sektor utilitas.
KESIMPULAN DAN PENUTUP
Investasi dan pembangunan objek vital nasional seperti PLTMG Sungai Gelam sejatinya bernilai mulia demi mewujudkan ketahanan energi nasional serta menyediakan pasokan energi cadangan yang memadai. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut sama sekali tidak boleh menuntut pengorbanan kesejahteraan harian masyarakat lokal. Pembangunan yang membiarkan warga sekitar bergelimang kegelapan akibat realita pemadaman listrik bergilir daerah di tengah limpahan daya energi adalah sebuah kegagalan moral tata kelola.
Kini, kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi berada pada ujian pembuktian. Masyarakat tidak membutuhkan pidato normatif mengenai regulasi sektoral yang membatasi kewenangan daerah atas BUMN. Warga membutuhkan keberanian politis dari pemimpinnya untuk mengetuk pintu manajemen PT PLN, berdiri tegak di garis depan, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Sungai Gelam berhak menikmati terangnya keadilan energi yang merata.
Penulis : Nur Fajriansyah ( Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi )
NIM: 105240094
Mata Kuliah: Kepemimpinan Pemerintahan | Dosen Pengampu: Yudi Armansyah | Lokal: IP 4D| Tahun: Genap 2025-2026
