Oleh : Kemas Imron Rosadi
WD III FEBI dan Dosen Pascasarjana UIN STS Jambi
Ketahuilah.com | Opini - Perguruan tinggi sedang menghadapi perubahan besar. Dunia kerja bergerak semakin cepat seiring perkembangan teknologi, transformasi digital, perubahan kebutuhan industri, dan meningkatnya persaingan tenaga kerja. Dalam situasi seperti ini, perguruan tinggi tidak lagi cukup diposisikan sebagai “pabrik pencetak lulusan”. Kampus dituntut mampu menciptakan talenta yang relevan, kompeten, adaptif, dan memiliki daya saing.
Salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan adalah mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Tidak sedikit lulusan memiliki ijazah dan indeks prestasi yang baik, tetapi ketika memasuki pasar kerja mereka kesulitan menunjukkan kemampuan nyata yang dimiliki.
Pada titik inilah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memiliki posisi strategis.
SKPI semestinya tidak berhenti sebagai dokumen administratif yang diterbitkan bersamaan dengan ijazah. Lebih dari itu, SKPI dapat dikembangkan menjadi instrumen manajemen strategis perguruan tinggi untuk menerjemahkan capaian pembelajaran mahasiswa menjadi profil kompetensi yang dapat dipahami dan dibutuhkan oleh dunia kerja.
KKNI dan Definisi Kompetensi Lulusan
KKNI memberikan kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia. Lulusan program sarjana berada pada Level 6 KKNI.
Artinya, lulusan tidak cukup hanya menguasai teori. Mereka juga dituntut mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, melakukan kajian, memecahkan persoalan berdasarkan analisis informasi dan data, serta mengambil keputusan secara tepat.
Persoalannya, ijazah dan transkrip akademik pada umumnya lebih banyak menunjukkan keberhasilan mahasiswa dalam aspek akademik.
Sementara itu, dunia kerja membutuhkan informasi yang lebih komprehensif.
Perusahaan dan organisasi membutuhkan gambaran mengenai kemampuan teknis, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, pengalaman praktis, pemecahan masalah, sertifikasi kompetensi, pengalaman organisasi, kewirausahaan, hingga pengabdian kepada masyarakat.
Dengan kata lain, pasar kerja membutuhkan bukti kapabilitas, bukan sekadar bukti kelulusan.
Di sinilah SKPI mendapatkan relevansinya.
SKPI sebagai Instrumen Manajemen Strategis
Dalam perspektif manajemen strategis perguruan tinggi, SKPI dapat menjadi jembatan antara proses pendidikan di kampus dengan kebutuhan eksternal, khususnya dunia usaha dan dunia industri.
Logikanya sederhana. Jika kebutuhan dunia kerja harus dijawab oleh lulusan yang memiliki kompetensi sesuai KKNI Level 6, maka perguruan tinggi harus memastikan seluruh proses pendidikan menghasilkan kompetensi tersebut.
Kompetensi itu kemudian perlu dipetakan, dibuktikan, didokumentasikan, dan diterjemahkan ke dalam SKPI.
Karena itu, SKPI seharusnya dibangun berdasarkan peta kompetensi dan portofolio mahasiswa, bukan sekadar daftar aktivitas selama kuliah.
Setidaknya ada tiga agenda strategis yang perlu diperkuat.
Pertama, Pemetaan Pembelajaran yang Terintegrasi
Perguruan tinggi perlu menyelaraskan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler dengan capaian pembelajaran serta deskriptor KKNI Level 6.
Pengalaman mahasiswa dalam magang, sertifikasi, penelitian, organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, kompetisi, maupun pengabdian kepada masyarakat perlu didokumentasikan secara sistematis.
Namun, pencatatan saja tidak cukup.
Setiap aktivitas harus memiliki hubungan yang jelas dengan kompetensi yang hendak dibangun. Dengan demikian, mahasiswa tidak sekadar memiliki daftar kegiatan, tetapi memiliki portofolio kompetensi.
Kedua, Standardisasi Mutu dan Verifikasi
SKPI harus menyajikan informasi mengenai capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan secara terstruktur, mudah dipahami, serta dapat diverifikasi.
Dalam proses rekrutmen, informasi yang jelas dan berbasis bukti akan membantu recruiter memahami profil calon tenaga kerja secara lebih cepat.
Karena itu, kualitas SKPI pada akhirnya juga berkaitan dengan kualitas tata kelola data akademik perguruan tinggi.
Ketiga, Memperkuat Employability Lulusan
SKPI dapat ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan employability lulusan.
Lulusan tidak hanya membawa ijazah dan transkrip nilai, tetapi juga rekam jejak kompetensi yang menunjukkan keunggulan dan pengalaman mereka.
Bagi perguruan tinggi, data tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi. Kampus dapat melihat apakah kompetensi yang dibangun selama proses pendidikan benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Menjawab Persoalan Information Asymmetry di Pasar Kerja
Pasar kerja modern menghadapi persoalan yang sering disebut sebagai information asymmetry, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pencari kerja dan pemberi kerja.
Perusahaan tidak selalu mampu mengetahui kemampuan riil seorang pelamar hanya berdasarkan ijazah dan IPK.
Lulusan dengan IPK tinggi belum tentu memiliki pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, atau keterampilan praktis yang memadai. Sebaliknya, mahasiswa dengan IPK yang tidak terlalu tinggi dapat memiliki pengalaman organisasi, kemampuan teknologi, kewirausahaan, komunikasi, dan pengalaman lapangan yang sangat baik.
SKPI dapat membantu memperkecil kesenjangan informasi tersebut.
Dalam konteks ini, SKPI dapat menjadi instrumen untuk menunjukkan hard skills maupun soft skills yang dimiliki lulusan, lengkap dengan pengalaman dan bukti pendukungnya.
Sertifikasi kompetensi, misalnya, dapat menjadi bagian penting dari rekam jejak tersebut. Demikian pula pengalaman magang, penelitian, kompetisi, kepemimpinan organisasi, hingga proyek yang pernah dikerjakan mahasiswa.
Dengan pendekatan demikian, SKPI tidak lagi sekadar menjadi lampiran ijazah. SKPI berubah menjadi profil kompetensi lulusan.
Implikasi bagi Manajemen Perguruan Tinggi
Agar gagasan tersebut tidak berhenti sebagai formalitas administratif, diperlukan perubahan dalam tata kelola perguruan tinggi.
Pertama, memperkuat integritas data dan digitalisasi.
Perguruan tinggi perlu membangun sistem rekam jejak mahasiswa atau e-portfolio yang terintegrasi sejak awal masa studi hingga mahasiswa lulus.
Setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dapat terdokumentasi secara digital dan terhubung dengan capaian pembelajaran.
Kedua, memperluas kemitraan dengan industri.
Perguruan tinggi perlu melibatkan praktisi dan pengguna lulusan dalam mengidentifikasi kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja.
Dengan demikian, profil kompetensi lulusan tidak hanya disusun berdasarkan asumsi internal kampus, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata pasar.
Ketiga, memperkuat Pusat Karier atau Career Center.
Pusat karier tidak cukup hanya menjadi penyelenggara job fair. Unit ini dapat berperan membantu mahasiswa mengidentifikasi kompetensi, menyusun portofolio, mempersiapkan proses rekrutmen, serta mengoptimalkan informasi kompetensi yang tercantum dalam SKPI.
Keempat, membangun evaluasi berkelanjutan.
Data SKPI dapat dihubungkan dengan tracer study, masa tunggu memperoleh pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi, serta umpan balik dari pengguna lulusan.
Data tersebut penting untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah kompetensi yang dibangun perguruan tinggi benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja?
Dari Dokumen Administratif Menjadi Instrumen Quality Assurance
Perubahan paradigma terhadap SKPI menjadi penting karena dokumen tersebut seharusnya tidak baru dipikirkan ketika mahasiswa akan wisuda.
SKPI justru merupakan hasil dari proses panjang sejak mahasiswa memasuki perguruan tinggi.
Ketika mahasiswa mengikuti magang, sertifikasi, penelitian, organisasi, kepemimpinan, kompetisi, maupun pengabdian kepada masyarakat, seluruh pengalaman tersebut harus memiliki rekam jejak yang jelas.
Dengan demikian, ketika wisuda tiba, SKPI bukan sekadar lembar tambahan.
Ia menjadi cermin perjalanan kompetensi mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi.
Bagi perguruan tinggi, SKPI juga dapat menjadi bagian dari mekanisme quality assurance. Kampus tidak hanya dapat menunjukkan berapa banyak mahasiswa yang lulus, tetapi juga kompetensi apa yang dimiliki lulusan dan sejauh mana kompetensi tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Perguruan Tinggi Harus Bergerak dari Degree-Based ke Competency-Based
Pada akhirnya, perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab menghasilkan mahasiswa yang selesai menjalani proses akademik.
Tanggung jawab perguruan tinggi jauh lebih besar, yakni memastikan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang diberikan memiliki nilai dan relevansi bagi kehidupan.
Dalam konteks tersebut, KKNI memberikan kerangka kualifikasi, sedangkan SKPI dapat menjadi instrumen untuk menunjukkan bukti pencapaian kompetensi tersebut.
Jika dikelola secara strategis, SKPI dapat menjadi titik temu antara pendidikan, kompetensi, kebutuhan industri, dan masa depan lulusan.
Karena itu, transformasi SKPI bukan sekadar persoalan format dokumen. Ini adalah bagian dari strategi manajemen perguruan tinggi.
Kampus perlu bergerak dari orientasi degree-based menuju competency-based. Dari sekadar mencatat kelulusan menuju pembuktian kompetensi. Dari hanya menghasilkan lulusan menuju penciptaan talenta yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.
Pada akhirnya, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya siap berijazah.
Mereka harus siap berkompetensi, siap berkarya, dan siap bersaing.
Di situlah SKPI berbasis KKNI memperoleh makna strategisnya: bukan sekadar pendamping ijazah, melainkan salah satu instrumen untuk memastikan pendidikan tinggi benar-benar melahirkan lulusan yang relevan, kompeten, adaptif, dan berdaya saing.
