Jambinews.id - Muaro Jambi - Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menegaskan pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan BBS saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, di Ruang BERBAKTI, Kantor Bupati Muaro Jambi, Kamis (15/10/2026).
Rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus mengevaluasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya pencegahan korupsi, pengawasan anggaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan itu dihadiri Tim Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI yang dipimpin Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Uding Juharudin, pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam arahannya, BBS menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya realisasi atau penyerapan anggaran. Menurutnya, setiap program pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pembangunan adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan, transparansi pengelolaan keuangan, serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran,” ujar Bambang Bayu Suseno.
Ia mengingatkan seluruh kepala OPD agar menjalankan program secara profesional dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan.
Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, seluruh proses harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, anggaran daerah sebagai amanah masyarakat dapat digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
BBS: Integritas Harus Dibuktikan Melalui Tindakan Nyata
Bupati BBS juga menegaskan bahwa integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan atau sekadar komitmen dalam forum resmi. Nilai tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan, menjalankan program, mengelola keuangan, hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun melalui konsistensi dalam menaati aturan, keterbukaan informasi, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil.
Karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk memperkuat budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab.
Penerapan nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mempersempit peluang terjadinya penyimpangan sekaligus menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Koordinasi dengan KPK Jadi Momentum Pembenahan
BBS berharap kehadiran KPK RI tidak sekadar menjadi agenda koordinasi formal, tetapi dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang masih membutuhkan perbaikan.
Koordinasi dan pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong pembenahan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, penguatan tata kelola juga perlu diarahkan pada peningkatan pengawasan internal, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
BBS menilai upaya membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, mulai dari kepala daerah, perangkat daerah, hingga unsur legislatif.
Sinergi antarlembaga tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif sekaligus memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
Pembangunan Harus Berorientasi pada Manfaat Masyarakat
Penguatan transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan Kabupaten Muaro Jambi yang lebih berkualitas. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengejar target administratif, tetapi juga memastikan setiap program menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan tata kelola yang baik, penggunaan anggaran diharapkan semakin tepat sasaran, kualitas pelayanan publik meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus terjaga.
Bagi BBS, setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola secara bertanggung jawab. Setiap kebijakan juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan, terbuka terhadap pengawasan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Melalui penguatan integritas dan pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
.jpeg)
0 Komentar