Jambinews.id | Jakarta - Krisis iklim tidak lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga semakin berkaitan dengan tekanan ekonomi dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar mengambil langkah nyata dalam menangani krisis iklim yang dinilai turut memperberat beban hidup masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (20/10/2026). Dalam aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan spanduk raksasa berisi pesan mengenai krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup.
Dua pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut yakni “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”. Aksi itu menjadi sarana bagi Greenpeace untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak bencana ekologis, cuaca ekstrem, serta tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan dampak krisis iklim paling berat dirasakan kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Menurutnya, bencana dan cuaca ekstrem dapat mengganggu sumber penghasilan, menekan produktivitas, serta mendorong kenaikan harga pangan.
Riset Ungkap Dampak Krisis Iklim terhadap Pengeluaran Rumah Tangga
Dalam riset terbarunya bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah, Greenpeace Indonesia memotret dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset tersebut menunjukkan 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen merasakan dampaknya terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya merasakan pengaruh terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dampak krisis iklim dapat merembet ke berbagai aspek kehidupan. Gangguan terhadap pekerjaan dan kegiatan ekonomi, misalnya, dapat mengurangi pendapatan rumah tangga ketika pengeluaran untuk kebutuhan dasar justru meningkat.
Greenpeace juga mencatat berbagai strategi yang dilakukan masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan tersebut. Sebanyak 57,34 persen responden mengurangi konsumsi nonesensial, sementara 56,79 persen memilih mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru untuk menambah penghasilan.
Selain itu, 38,78 persen responden menanam kebutuhan pokok di rumah untuk membantu menghemat pengeluaran. Sebanyak 17,73 persen lainnya mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu.
Meski menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi, langkah-langkah tersebut sekaligus menggambarkan besarnya upaya yang harus dilakukan rumah tangga untuk mempertahankan daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi dan dampak perubahan iklim.
Greenpeace Pertanyakan Arah Kebijakan Pemerintah
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, turut menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut mencapai 5,45 persen pada paruh pertama 2026 dalam pernyataan Presiden pada Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.
Greenpeace mempertanyakan sejauh mana pertumbuhan tersebut dirasakan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan.
Organisasi lingkungan tersebut juga meminta pemerintah memastikan kebijakan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Menurut Greenpeace, pertumbuhan ekonomi perlu disertai upaya yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, masyarakat yang terdampak bencana harus menghadapi tambahan pengeluaran, gangguan kesehatan, hingga potensi hambatan terhadap akses pendidikan anak. Kondisi ini membuat penanganan krisis iklim tidak dapat dilepaskan dari perlindungan sosial dan upaya menjaga penghidupan masyarakat.
Penanganan Krisis Iklim Perlu Berpihak pada Masyarakat
Greenpeace mendorong pemerintah menjadikan temuan riset tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan iklim yang lebih berpihak kepada masyarakat. Upaya penanganan perlu memperhitungkan dampak lingkungan sekaligus konsekuensi ekonomi yang ditanggung kelompok rentan.
Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, serta cuaca ekstrem menjadi persoalan yang membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan terkoordinasi. Penguatan mitigasi bencana, perlindungan sumber penghidupan, dan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan menjadi bagian penting dari respons terhadap risiko iklim.
Bagi Greenpeace, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan masyarakat memiliki kemampuan menghadapi dampak krisis iklim tanpa terus terbebani oleh kenaikan biaya hidup dan hilangnya sumber penghasilan.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan perlu dilihat tidak hanya dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat, perlindungan lingkungan, dan kemampuan negara melindungi warganya dari risiko bencana.
Sumber: Greenpeace Indonesia, 20 Oktober 2026.
.jpeg)
0 Komentar