Politik Identitas: Dampak Terhadap Demokrasi dan Kohesi Sosial

Dwi Kurniawan

( Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi )

 Jakarta, 29 Juni 2024 – Politik identitas, yang menekankan kepentingan dan identitas kelompok berdasarkan ras, agama, gender, dan orientasi seksual, kini menjadi salah satu tema utama di arena politik global. Di Indonesia, fenomena ini juga semakin mendapatkan perhatian, dengan dampak yang semakin mendalam terhadap struktur sosial dan politik negara. Memahami bagaimana politik identitas mempengaruhi demokrasi dan kohesi sosial sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan ini.

Politik identitas sering kali dianggap sebagai cara untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang merasa terpinggirkan atau diabaikan. Para pendukungnya berargumen bahwa pendekatan ini sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan memastikan bahwa hak-hak kelompok minoritas diakui dan dihargai. Mereka melihat politik identitas sebagai sarana untuk menyoroti ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tersebut dan untuk mendorong perubahan yang diperlukan. Namun, kritik terhadap politik identitas menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Salah satu dampak utama dari politik identitas adalah kemampuannya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih umum ke dalam pertentangan berbasis identitas. Ketika politik identitas mendominasi, perdebatan politik sering kali terpecah menjadi kelompok-kelompok yang berfokus pada identitas individu atau kelompok tertentu, alih-alih mencari kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan bersama. Hal ini dapat menghambat proses konsensus dan kompromi yang merupakan inti dari sistem demokrasi yang sehat.

Politik identitas juga dapat menyebabkan munculnya ketegangan mendalam dalam masyarakat. Ketika identitas kelompok menjadi pusat perhatian, isu-isu yang lebih luas dan mendasar sering kali terabaikan. Diskusi politik bisa terpecah-pecah, dan upaya untuk mencapai konsensus dapat terhambat oleh perbedaan identitas. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan integritas demokrasi dengan mengurangi kemampuan untuk mencapai keputusan yang inklusif dan representatif.

Selain itu, politik identitas terkadang dimanfaatkan oleh politisi untuk mengeksploitasi ketegangan sosial demi keuntungan politik. Politisi mungkin menggunakan perbedaan identitas untuk memperburuk perpecahan dan meraih dukungan dari kelompok tertentu dengan memperparah ketegangan yang ada. Tindakan semacam ini tidak hanya memperburuk polarisasi sosial tetapi juga bisa merusak stabilitas politik dan mengancam integritas sistem demokrasi. Ketika politik identitas digunakan untuk memanipulasi opini publik dan menciptakan perpecahan, efeknya dapat sangat merugikan kemajuan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Publik, dampak dari politik identitas juga bisa sangat serius karena dapat menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu hingga radikalisasi.

Di sisi lain, kohesi sosial—yang mengacu pada rasa persatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat—juga bisa terganggu oleh politik identitas. Meskipun politik identitas dapat memberikan suara kepada kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, hal ini juga berpotensi memperdalam perpecahan antar kelompok. Ketika identitas kelompok menjadi pusat perhatian, upaya untuk membangun komunikasi dan pemahaman antar kelompok sering kali terhambat.

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa politik identitas dapat meningkatkan ketegangan dan konflik antar kelompok. Di beberapa negara, politik identitas telah berkontribusi pada meningkatnya segregasi sosial dan penurunan rasa saling percaya antara berbagai komunitas. Misalnya, dalam beberapa kasus, politik identitas telah mengarah pada konflik horizontal, di mana kelompok-kelompok yang berbeda saling bersaing dan berkonflik satu sama lain. Hal ini dapat mengganggu rasa persatuan dan solidaritas yang penting bagi kohesi sosial.

Namun, politik identitas juga memiliki potensi untuk memicu dialog yang lebih luas tentang keadilan sosial dan hak-hak kelompok minoritas. Jika diterapkan dengan bijaksana, politik identitas bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah ketidakadilan dan mendorong perubahan sosial yang positif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pendekatan terhadap politik identitas dilakukan dengan mengutamakan inklusivitas dan upaya untuk membangun jembatan antar kelompok yang berbeda.

Menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh politik identitas memerlukan pendekatan yang seimbang dan hati-hati. Penting untuk mengakui dan menghargai identitas kelompok tanpa membiarkan perbedaan tersebut menghalangi upaya dialog dan kerjasama yang konstruktif. Pendidikan politik yang mendalam, yang menekankan kompleksitas identitas serta komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan adil, menjadi langkah penting untuk memitigasi dampak negatif dari politik identitas.

Sementara politik identitas merupakan faktor penting dalam politik kontemporer, pemangku kepentingan di berbagai tingkat, dari politisi hingga masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa penekanan pada identitas tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental demokrasi dan kohesi sosial. Dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, masyarakat dapat memanfaatkan potensi keragaman sambil meminimalkan risiko perpecahan yang mungkin muncul.

Dalam upaya untuk merangkul keragaman dan memperkuat solidaritas sosial, penting bagi semua pihak untuk mencari keseimbangan yang menjaga integritas demokrasi dan memperkuat rasa persatuan di masyarakat. Pendekatan yang menghargai identitas sambil mengutamakan kepentingan bersama akan membantu menciptakan lingkungan politik yang lebih harmonis dan konstruktif.