Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses DPRD Kabupaten Muaro Jambi Masa Sidang II Tahun 2025


Jambinews.id - Muaro Jambi - Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, S.Sos, MT mewakili Bupati Muaro Jambi menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian hasil reses masa sidang II tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi pada Senin (19/5/2025) dan dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua, anggota DPRD, Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah dan undangan terkait.

Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag membuka rapat dengan menegaskan bahwa rapat paripurna ini sah secara hukum karena dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Rapat ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dari lima daerah pemilihan di Muaro Jambi yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD selama masa reses. Aspirasi yang paling dominan adalah terkait permasalahan infrastruktur yang menjadi perhatian utama masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dan bergotong royong menunggu program pemerintah turun secara bertahap. Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengatasi persoalan infrastruktur agar program pembangunan berjalan optimal. Untuk mendukung hal tersebut, DPRD dan Pemkab Muaro Jambi berencana mengaktifkan kembali peran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengundang perusahaan-perusahaan yang menggunakan jalan kabupaten untuk duduk bersama dengan camat dan anggota DPRD dapil terkait guna membahas langkah-langkah pemeliharaan dan perbaikan jalan. Hal ini sebagai upaya konkret dalam menjaga kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat diakhiri dengan penyerahan hasil reses secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Budhi Hartono. Kegiatan ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program kerja dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lima kecamatan tersebut.