Jambinews.id - MUARO JAMBI – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dalam agenda penyampaian secara resmi empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Muaro Jambi. Rapat digelar di Ruang Utama Sidang DPRD Muaro Jambi, Jumat (12/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Junaidi Mahir menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 1,296 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain-lain yang sah.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1,291 triliun, yang dialokasikan untuk belanja operasi, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah dan bantuan sosial.
Lebih lanjut, Junaidi Mahir menjelaskan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 5 miliar, yang akan digunakan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD Bank Jambi.
Ia menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan filosofi “APBD Cerdas”, yaitu Cermat, Responsif, Disiplin, Akuntabel, dan Sinergis, sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berorientasi pada hasil.
Selain Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, pemerintah daerah juga menyampaikan tiga Ranperda lainnya, yakni:
-
Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah;
Ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
-
Ranperda tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan.
Dalam penutupannya, Wakil Bupati Junaidi Mahir menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan visi Muaro Jambi Berbakti 2025–2029.
“Kami berharap pembahasan keempat Ranperda ini dapat berjalan konstruktif, dengan semangat kebersamaan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Junaidi.
Rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
