Jambinews.id - Kota Jambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi kembali menorehkan momentum penting dalam dinamika pemerintahan daerah. Dalam sebuah rapat paripurna yang berlangsung khidmat dan penuh energi di ruang Swarna Bumi, Selasa (31/3/2026), agenda strategis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025 dipaparkan secara komprehensif.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarelly, dan dihadiri oleh Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, para anggota dewan, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Maulana membeberkan capaian kinerja yang mencerminkan akselerasi pembangunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2025 tercatat mencapai 5,13 persen melonjak dari 4,88 persen pada tahun sebelumnya. Sebuah indikator kuat bahwa arah kebijakan pembangunan mulai menunjukkan hasil nyata.
“Alhamdulillah, seluruh indikator makro selama satu tahun kepemimpinan ini mengalami perbaikan. Pertumbuhan ekonomi meningkat, angka kemiskinan menurun, pengangguran berkurang, dan inflasi berhasil dikendalikan,” tegas Maulana dengan optimisme tinggi.
Tak hanya itu, capaian fiskal daerah juga mencatatkan sejarah baru. Pendapatan dan belanja daerah berhasil menembus angka Rp2 triliun sebuah tonggak monumental bagi Pemerintah Kota Jambi.
“Ini pecah telur, harus kita syukuri bersama. Sejak berdirinya Pemkot, belum pernah menyentuh angka Rp2 triliun tanpa skema pinjaman,” ujarnya dengan penuh semangat.
Keberhasilan ini, lanjut Maulana, tidak datang secara instan. Berbagai strategi konkret terus dijalankan, mulai dari mendorong investasi, memperkuat sektor UMKM, hingga meningkatkan konektivitas dan pembangunan infrastruktur kota. Semua program dirancang dengan orientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi yang lebih dinamis.
Sementara itu, Ketua DPRD Kemas Farid Alfarelly menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.
“Ini merupakan wujud nyata tugas dan fungsi pengawasan kami terhadap pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program pemerintah daerah,” pungkasnya.
Rapat paripurna ini bukan sekadar agenda formal, melainkan menjadi panggung evaluasi sekaligus refleksi atas capaian pembangunan Kota Jambi menandai langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat.
