.jpg)
Oleh: M. Rifki Hizbullah
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi
Jambinews.id | Jambi - Di awal tahun 2025, sebuah unggahan seorang ibu di media sosial menjadi viral: ia memotret selembar kertas berisi pengeluaran bulanan keluarganya yang nyaris tidak bersisa, meski suaminya bekerja penuh waktu setiap hari, dan komentar pun berhamburan dari ribuan orang yang mengaku mengalami hal serupa, mencerminkan bahwa tekanan ekonomi yang mereka rasakan bukanlah kasus tunggal, melainkan fenomena yang lebih luas; di sisi lain, pemerintah merilis kabar yang seharusnya menggembirakan, ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta jiwa angka terendah dalam dua dekade terakhir, namun paradoks ini bukan sekadar ironi statistik, melainkan cerminan persoalan yang jauh lebih dalam, karena penurunan angka kemiskinan secara makro ternyata tidak serta-merta diterjemahkan menjadi perbaikan kesejahteraan sehari-hari bagi masyarakat di akar rumput, yang masih menghadapi biaya hidup tinggi, upah stagnan, dan ketidakpastian ekonomi yang nyata, sehingga viralnya unggahan ibu tersebut menjadi pengingat bahwa di balik angka statistik yang tampak menggembirakan terdapat realitas sosial yang kompleks dan penuh tantangan.
Data BPS memang menunjukkan tren positif kemiskinan turun 0,10 persen poin dibanding September 2024. Namun angka nasional menyembunyikan jurang yang menganga antarwilayah. Papua Pegunungan masih mencatat tingkat kemiskinan sekitar 30,03 persen, sementara Bali hanya 3,72 persen. Kesenjangan ini bukan hanya soal geografis ia adalah cerminan ketimpangan kualitas kepemimpinan daerah. Pertanyaannya bukan lagi "apakah kemiskinan turun?", melainkan "siapa yang benar-benar merasakan manfaatnya, dan mengapa masih banyak yang tertinggal?"
Kepala daerah memegang kunci yang menentukan. Di era desentralisasi, bupati dan wali kota bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat mereka adalah arsitek pembangunan lokal yang paling dekat dengan warga. Daerah-daerah yang berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan hampir selalu memiliki satu kesamaan: pemimpin yang adaptif, kolaboratif, dan berani mengambil keputusan berbasis data, bukan berbasis citra.
Kepemimpinan yang efektif tidak cukup hanya diukur dari turunnya angka kemiskinan di atas kertas. Kualitas pelayanan publik, kecepatan digitalisasi birokrasi, transparansi anggaran, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan adalah indikator yang sama pentingnya. Sayangnya, masih banyak kepala daerah yang terjebak dalam logika "proyek mercusuar" membangun infrastruktur megah di ibu kota kabupaten, sementara desa-desa di pelosok masih berjuang mendapatkan air bersih dan sinyal internet.
Lebih mengkhawatirkan lagi, sebagian kepala daerah masih lebih sibuk mengelola citra daripada mengelola masalah. Anggaran daerah tersedot untuk kegiatan seremonial dan branding politik, sementara program pemberdayaan masyarakat berjalan setengah hati. Kondisi ini mencerminkan krisis etika kepemimpinan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar data kemiskinan yang stagnan.
Pertama, pemerintah pusat perlu memperkuat sistem data terpadu lintas sektor kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan agar kebijakan daerah benar-benar menyasar kelompok yang paling rentan, bukan sekadar yang paling mudah dibantu. Kedua, digitalisasi pelayanan publik harus dipercepat di seluruh kabupaten/kota, dengan memastikan akses internet merata hingga ke pedesaan. Ketiga, kolaborasi segitiga antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal perlu dilembagakan secara formal bukan hanya seruan moral semata. Terakhir, evaluasi kinerja kepala daerah harus bergeser dari indikator output (jumlah program yang diluncurkan) ke indikator dampak sosial nyata: apakah warga benar-benar lebih sejahtera?
Angka kemiskinan yang turun patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita terlena. Selama masih ada seorang ibu yang viral karena tak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya di tengah euforia statistik pemerintah, maka tugas kepemimpinan belum selesai. Kepala daerah yang hebat bukan yang pandai berpose di banner program, melainkan yang berani hadir di tengah warga paling terpinggirkan dan mengubah kehadirannya menjadi kebijakan yang berdampak nyata. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan diukur di ruang rapat, melainkan di meja makan warga yang paling miskin.
